Jakarta, 26 september 2024 Mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Tolikara yang tersebar di berbagai perguruan tinggi Se-Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta, pada tanggal 26 september 2024. Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang menuntut dan tujuan aksi ini uang biaya studi dan uang pemodokan.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi hari tersebut, para demonstran membawa spanduk dan poster yang berisi seruan kepada pemerintah pusat untuk segera memenuhi tuntutan mereka, antara lain terkait permasalahan yang diangkat, misalnya: pemerataan pembangunan, peningkatan anggaran pendidikan, atau penyelesaian masalah infrastruktur di Kabupaten Tolikara.
Koordinator aksi, Deno Kogoya, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap lambatnya respons dari pemerintah terhadap berbagai masalah yang dihadapi Mahasiswa dan mahasiswi Kabupaten Tolikara. “Kami sudah menyampaikan aspirasi pada aksi pertama, tetapi hingga saat ini tidak ada tindakan nyata dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, kami kembali turun ke jalan untuk menegaskan tuntutan kami,” ujarnya.
Para demonstran juga mendesak agar pihak pemerintah segera menggelar audiensi langsung dengan perwakilan mahasiswa dan mahasiswi Tolikara guna mencari solusi konkret. Mereka berharap agar Mendagri dapat memberikan perhatian serius terhadap situasi di Kabupaten Tolikara yang dianggap masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Beberapa orator dari perwakilan mahasiswa menyampaikan pidato-pidato penuh semangat, menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingan Mahasiswa dan Mahasiswi Kabupaten Tolikara.
Aksi diakhiri dengan penyampaian petisi kepada perwakilan Mendagri, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti. Mahasiswa dan mahasiswi pun berjanji akan terus memantau perkembangan respons dari pemerintah dan siap menggelar aksi susulan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.